GovTech Merdeka
Oleh: Dahlan Iskan
Begitu banyak perubahan yang akan terjadi di tubuh polisi kita. Mungkin itulah saatnya polsek akan benar-benar menjadi yang terdepan dalam pelayanan hukum masyarakat.
Yang sekarang sudah mulai berhasil adalah di bidang perizinan pertunjukan," ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Itu pun masih sebatas di lima lokasi pertunjukan. Semua masih di Jakarta.
Di lima lokasi itu EO sudah bisa mengurus izin secara digital.
Namun, itu baru di lima lokasi. Padahal, se-Indonesia, ribuan izin pertunjukan diperlukan. Tanpa standar yang baku. Tanpa kepastian waktu pengurusan.
Kesimpulan Anas, tanpa digitalisasi tidak akan bisa menurunkan indeks korupsi dan meningkatkan indeks pembangunan. Apalagi indeks penegakan hukum dan kemudahan usaha.
Lihatlah negara-negara yang tertinggi dalam indeks pelaksanaan digitalisasi di pemerintahan mereka. Indeks korupsinya terbaik. Pembangunannya terbaik. penegakan hukumnya paling lurus. Dan indeks kemudahan berusahanya terbaik.
Tiga-tiganya diborong oleh Denmark. Di bawahnya sedikit ada Finlandia. Di bawahnya lagi Korea Selatan.
Rasanya menyatukan 27.000 aplikasi untuk pelayanan masyarakat dalam GovTech ini tidak kalah berat dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
- Polda Sulteng Diminta Proses secara Profesional Kasus Pemalsuan Izin Tambang
- Rebranding, Peruri Siap Jalani Penugasan Sebagai GovTech Indonesia
- Kereta Cepat SFO-LA
- Kepri Tambah Usulan Formasi PPPK 2024, Semoga Bisa Mengakomodasi Seluruh Honorer
- Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, JK: Kan, Bukan Kader Lagi
- Jokowi Hapus Cita-cita Reformasi yang Dibangun Sejak 1998