GTRA Summit 2022 Jadi Cara BPN untuk Pacu Efektivitas Reforma Agraria

Pada pertemuan GTRA, nantinya akan membahas tiga tema besar. Di antaranya, kepastian hukum hak atas tanah, dan perizinan berusaha, lalu penataan aset di Wilayah Pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar.

Kemudian, penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Wilayah Pesisir, pulau-pulau kecil.

Di sisi lain, GTRA Summit 2022 juga menjadi momentum pembahasan persoalan lain terkait pesisir serta pulau-pulau kecil dan terluar.

"Ada masyarakat tradisional, Suku Bajo, suku laut yang gaya hidupnya berbeda, tinggal di atas air, rumahnya tiang pancang nempel ke bumi. Namun, harus ada izin kalau mau memberi hak," tutur Surya.

Dia melanjutkan, perlunya kombinasi antara Tim GTRA Pusat sebagai pembuat kebijakan.

Tim yang dimaksud mencakupi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi terkait lainnya.

Hal tersebut dilakukan untuk menghargai keberadaan masyarakat adat, tradisional, dan lokal di pesisir serta pulau-pulau kecil dan terluar.

Selain itu, peluang investasi juga menjadi fokus dalam kegiatan GTRA Summit 2022.