Gubernur Banten Sampai Minta Bantuan Jokowi soal Ini

Selanjutnya, dalam surat itu menunjukan kondisi likuiditas Bank Banten sangatlah buruk dan itu mencerminkan manajemen yang buruk serta ada permasalahan di pengawasan. Potret global Bank Banten membutuhkan Rp1,5 triliun untuk menormalisasi jalannya perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

"Dalam proses DD (due diligence), perhitungan kebutuhan dana akan lebih detail termasuk juga perhitungan berapa besar NPL (non performing loan) atau kredit macet yang ada di Bank Banten. Info terkini kredit macet di Bank Banten ada sekitar Rp2 triliun, jadi kasarnya kebutuhan dana penyehatan Bank Banten sekitar Rp3,5 triliun," tuturnya.

Selanjutnya dikatakan Fitron, Gubernur Banten menyadari kalau dengan pendekatan bisnis to bisnis, tidak mungkin BJB akan mau ngambil alih Bank Banten atau melakukan penggabungan. Sebab, sebelumnya sudah pernah dijajaki oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Chairul Tanjung (CT) Corp dan hasilnya batal masuk.

"Gubernur sedang berharap penyelamatan gratis dari presiden," katanya.

Terakhir, pada statement penutupan surat gubernur terlihat begitu sangat frustasi dan khawatir kalau merger tidak terealisasi. Kalau sampai gagal terealisasi, Bank Banten akan terpuruk tanpa peminat dan kemungkinan dilikuidasi.

Menurutnya, semua surat laporan progres gubernur kepada presiden itu menunjukan bukti bahwa proses merger bukan sesuatu yang direncanakan dan diinginkan. Pihak BJB menjadi korban karena dipaksa menerima penggabungan dengan dalih imbas Covid-19.

"Padahal saya menduga ini adalah langkah panik OJK karena kecolongan atas kecerobohan pememindahan RKUD (rekening umum kas daerah) tanpa melakukan kajian yang proper," tuturnya. (dewa/bantenraya)