Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Ketua Fraksi PKS DPR: Kemunduran Demokrasi
“Fraksi PKS mengingatkan preseden buruk RUU Cipta Kerja dan RUU IKN yang juga tegas kami tolak, dan ternyata isinya amburadul, bahkan RUU Cipta Kerja dibatalkan MK, sementara RUU IKN harus direvisi kembali," jelasnya.
Legislator dari Dapil II Banten (Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon) itu mengatakan Fraksi PKS tetap pada pendapatnya bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara. Hal ini konsisten dengan pandangan Fraksi PKS yang sejak awal menolak RUU IKN.
"RUU DKJ memang konsekuensi dari UU IKN, tetapi seyogiyanya proses dan prosedurnya dilakukan secara cermat dan komprehensif, bukan tergesa-gesa dan minim pelibatan publik. Apalagi, isinya jelas merampas hak politik warga Jakarta untuk memilih pemimpinannya," pungkas Jazuli. (boy/jpnn)
Fraksi PKS menegaskan penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden sebagaimana di dalam RUU DKJ merupakan sebuah kemunduran demokrasi.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Fraksi PKS DPR Temui WHO Demi Mengajak Menyelamatkan Palestina
- DK Jakarta
- Fraksi PKS Konsisten Memperjuangkan Kesejahteraan dan Perlindungan Buruh
- Konferensi Ke-5 Liga Parlemen untuk Al-Quds, Jazuli Tegaskan Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina
- Fraksi PKS Kecewa AS Memveto Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Minta Definisi Keluarga di RUU KIA Dilengkapi