Gubernur Minta Polisi-Jaksa Obrak-abrik Kantornya
Kamis, 06 Mei 2010 – 07:58 WIB
MANOKWARI -- Habis sudah kesabaran Gubernur Papua Barat, Bram Atururi. Dia sudah jengah melihat banyak pejabat di Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berperilaku korup. Karenanya, mantan Bupati Sorong itu berjanji tidak segan-segan mendorong pihak kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut tuntas para pejabat yang dinilai telah melakukan penyelewengan anggaran.
Bahkan, dia meminta kepada Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua untuk datang ke Manokwari memeriksa sejumlah pejabat di Provinsi Papua Barat. Ia sudah mengkoordinasikan ini 2 minggu lalu dan diharapkan jajaran kejaksaan segera datang.
‘’Saya akan undang kejaksaan tinggi dari Jayapura, bukan kejaksaan negeri di Manokwari. Saya akan minta Kapolres silahkan masuk. Please come and look us. Silahkan datang dan lihat kita. Ada apa di Provinsi Papua Barat dengan dana yang banyak. Saya akan kasih tunjuk orang-orangnya,ada di depan kita semua. Kejaksaan dan polisi,silahkan masuk obrak-abrik. Saya sebenarnya diamkan, tapi kalau sudah diinjak-injak habis juga kesabaran saya,’’ ujar kepada wartawan di kediamannya di Jalan Karya Abri,Sanggeng.
Menurut Bram, jika dia mau menyebutkan siapa saja pejabat bawahannya yang korup, maka akan banyak pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat bakal masuk penjara. Masyarakat sebenarnya juga tahu, lataran gaya hidup para pejabat itu, yakni baru memegang jabatan tapi sudah punya rumah megah dan mobil lebih dari satu. ‘’Saya akan kasih tunjuk orang-orangnya (pejabat korup). Ada di depan kita semua,’’ tukasnya.
MANOKWARI -- Habis sudah kesabaran Gubernur Papua Barat, Bram Atururi. Dia sudah jengah melihat banyak pejabat di Pemerintah Provinsi Papua Barat
BERITA TERKAIT
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun