Gubernur Rangkap Jabatan Wako Manado
Jumat, 21 Agustus 2009 – 20:57 WIB
JAKARTA--Prediksi kekosongan jabatan wali kota Manado akan diisi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Robby Mamuaja, ternyata meleset. Sesuai Keputusan Mendagri No 132.71/-548 Tahun 2009, ditetapkan yang menjadi penjabat Walkot Manado adalah Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang (SHS).
Dalam Kepmendagri tersebut disebutkan juga sebagai penjabat Walkot Manado, Sinyo selaku gubernur dapat menunjuk pelaksana tugas harian sampai dengan ditetapkan keputusan lebih lanjut. “Meski ada pelaksana tugas harian, tanggung jawab penuh ada pada penjabatnya dalam hal ini pak Sarundajang. Yang harus diingat di Manado tidak ada kekosongan jabatan,” tegas Jubir Depdagri Saut Situmorang, Jumat (21/8) sore.
Baca Juga:
Dijelaskan Saut, siapapun bisa ditunjuk gubernur jadi pelaksana tugas harian, dengan catatan harus birokrat murni. “Pelaksana tugas harian bukan jabatan politis, jadi yang berhak duduk di situ harus orang birokrat,” cetusnya.
Masih dalam Kepmendagri tersebut ditetapkan, Wakil Wali Kota Manado Abdi Buchari diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Plt walkot periode 2005-2010, sampai ada putusan hukum tetap. Abdi juga tersangkut masalah karena dugaan korupsi Manado Beach Hotel. Saat ini status Abdi adalah terdakwa dan masih menjalani persidangan. (esy/JPNN)
JAKARTA--Prediksi kekosongan jabatan wali kota Manado akan diisi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Robby Mamuaja, ternyata meleset.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dihantam Gelombang, Kapal Bermuatan Sembako Tenggelam di Perairan Kepulauan Meranti
- Gelombang Tinggi, Kapal Pengangkut Sembako Tenggelam di Perairan Pulau Rangsang
- Polisi Gelar Rekontruksi Kasus Begal yang Tewaskan Mahasiswi, Kekasih Korban Menangis
- Pangdam Pattimura Melantik Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva Jadi Danrem 151/Binaiya
- Begini Kronologi Kecelakaan Ambulans dan Truk Gandeng di Tol Batang-Semarang
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar