Gubernur se-Kalimantan Ancam Stop Produksi Batubara
Kamis, 10 Mei 2012 – 08:03 WIB
Takutnya, ujarnya, aspirasi gubernur itu tidak terlaksana atau diabaikan pemerintah pusat akan berdampak buruk. Efeknya daerah Kalimantan dapat menimbulkan perpecahan dan menginginkan merdeka khususnya. "Artinya ada suatu cita-cita bagi mereka bahwa lebih adil merdeka dibandingkan bergabung dengan NKRI dan ini sudah ada potensi seperti itu," kata Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu.
Baca Juga:
Bambang menilai, untuk itu DPD RI harus menjadi garda terdepan agar tidak terjadi potensi seperti itu. Sebab, masyarakat khususnya di Kalimantan Timur menganggap lebih baik bergabung dengan Brunei Darussalam atau Malaysia. Di sana dianggap lebih sejahtera dan terperhatikan," ulas dia.
Senator Indonesia asal Provinsi Kalimantan Selatan Adhariani menambahkan, kuota BBM di Kalimantan sampai hari ini hanya mencapai 5 sampai 7 persen. Jauh dari kebutuhan masyarakat. Sedangkan pulau Jawa dan Bali mendapatkan 59 persen. "Kalau bicara persentasi saja, ini sangat tidak adil," terang dia.
Adhariani menjelaskan, 2 per 3 kebutuhan BBM, minyak, dan batubara nasional disumbangkan dari Kalimantan. Kebutuhan nasional sebenarnya tergantung pada Kalimantan. "Untuk itu, kita minta keadilan atas kejadian ini," tegas dia.
JAKARTA - Gubernur se-Kalimantan ancam hentikan produksi tambang ke dalam maupun luar negeri. Sebab, kuota bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Kalimantan
BERITA TERKAIT
- Puluhan Perusahaan Raih Top Human Capital Awards 2024
- Mitrabangun.id Kini Buka Cabang di Surabaya
- Kemasan Rokok Polos Dinilai Menghambat Hak-hak Konsumen
- Bea Cukai Bangun Kesadaran Generasi Muda Terhadap Aturan Kepabeanan Lewat Kegiatan Ini
- OttoDigital dan Bank Index Berkolaborasi Tingkatkan Digitalisasi Finansial & Kepuasan Pelanggan
- Lewat Program Swadaya, Mitra Driver Gojek Buktikan Anak Muda Bisa Miliki Rumah Impian