Gubernur Sumut Protes Kebijakan Menteri Budi

jpnn.com - jpnn.com - Gubernur Sumatera Utara T.Erry Nuradi keberatan atas kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengalihkan pelabuhan hub internasional wilayah Indonesia bagian Barat dari Kuala Tanjung ke Tanjung Priok.

Menurut Erry, kebijakan pengalihan kegiatan ekspor-impor ke Tanjung Priok akan berdampak terhadap tidak meratanya pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Menhub itu juga bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32/2011 tentang MP3EI Tahun 2011–2025. Di mana, Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional (ekspor-impor)

Erry Nuradi mengaku akan melakukan protes terhadap kebijakan tersebut. Kata Erry, protes itu nantinya disampaikan setelah selesai membicarakan dengan semua instansi dan stakeholders yang berkaitan.

“Nantinya akan kita sampaikan surat kepada pemerintah pusat agar meninjau kembali kebijakan itu. Sebab, ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi khususnya di Sumut supaya tidak ada lagi biaya tinggi, dan tidak harus ke Jakarta lagi. Dengan begitu, akan menjadi sentralistik kembali. Makanya, harapan kita, Kuala Tanjung bisa dimaksimalkan,” ungkap Erry, seperti diberitaan Sumut Pos (Jawa Pos Group) hari ini.

Karenanya, sambung Erry, dia berharap kebijakan Menhub yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Tahun 2016, bisa diperbaiki.

Sehingga, bisa membuat pelabuhan di Sumut menjadi pusat ekspor impor di wilayah Indonesia bagian barat.

“Kita berharap pemerintah juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat. Apalagi Kuala Tanjung merupakan pusat industri strategis kita. Jadi, tidak hanya satu pelabuhan untuk ekspor dan impor,” ujar Erry.