Guru Diurus Provinsi Undang Kontroversi

Bahkan kata dia, lebih efektif lagi, jika pengelolaan ataupun urusan guru dialihkan langsung kepada pemerintah pusat. "Usulan pemerintah pusat itu muncul, karena adanya desakan dari bawah, yakni para guru yang ingin merdeka dari intervansi kepala daerah yang selama ini menjadi setir dalam hal kebijakan pendidikan di daerah. Hanya memang, untuk melaksanakan program baru itu, ada tantangan dan hambatannya, misalnya dalam hal letak geografis sekolah dan instansi pemerintah provinsi yang mengelola pendidikan. Tentu guru-guru di daerah terpencil akan sulit untuk mengakses informasi dari provinsi jika tidk ada perantara kabupaten," ungkapnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kendari, Makmur, M. Pd mengungkapkan, sebenarnya itu program yang cukup bagus. Hanya saja perlu koordinasi yang lebih intensif, karena persoalan guru di daerah lebih dipahami oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing.

"Ada beberapa hal yang menjadi persoalan guru, antara lain penempatan, kenaikan pangkat maupun kesejahteraan guru. Selama ini, sebenarnya kami di Diknas Kota Kendari sudah berupaya maksimal untuk mengelola semua urusan mengenai guru. sama sekali tidak ada maslah berarti dalam pengelolaan itu, hanya mungkin pemerintah pusat punya pertimbangan lain sehingga merencanakan pengalihan itu, kita hanya bisa mendukung," ungkapnya.

Lalu, apakah Dinas Pendidikan Kota akan kehilangan peran" Dalam hal pengelolaan guru, pria berkacamata itu mengakui hal itu. Tapi, ia juga tidak menampik,  selain guru, diknas kabupaten/kota juga mengelola lembaga pendidikan dan hal-hal lain terkait pendidikan di derah, meskipun tugasnya yang berkaitan dengan tenaga pendidik otomatis akan hilang jika rencana itu benar-benar direalisasikan.