Gus Muhaimin: Jangan Ada Mahasiswa Drop Out Karena Alasan Biaya

“Isu-isu besar yang diamanatkan oleh pak muhaimin seperti refocusing ulang anggaran Pendidikan 20 persen APBN memang harus segera ditindaklanjuti. Karena faktanya dari 20% dana Pendidikan hanya Rp 85 triliun dikelola kemendikbud dan 55 T dikelola kemenag. Sisanya RP370 triliun jadi DAK diserahkan ke pemerintah daerah. Kami tidak bisa mengontrol penggunaannya,” kata Syaiful Huda.

Huda mengatakan saat ini Komisi X DPR RI berusaha mendorong Kemendikbud dan Kemenag agar seluruh atau minimal 50 persen dari total anggaran fungsi pendidikan bisa dikelola oleh Kemendikbud/Kemenag. Solusi yang ditawarkan adalah ‘Money Follow Student’ sehingga indeks biaya pemerintah diberikan langsung (direct) kepada mahasiswa dengan tujuan meminimalisir fragmentasi atau diskriminasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

“Kami berharap konsep money follow student ini bisa diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini sedang dimatangkan di Komisi X,” kata Syaiful Huda.(jpnn)