Harga BBM Naik, Begini Upaya Ganjar Untuk Kendalikan Inflasi di Jateng

Ganjar memaparkan, selain anggaran 2 persen dari DTU, terdapat dana tak terduga (DTT) dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah senilai Rp 500 miliar yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi terhadap sektor-sektor yang berpotensi menjadi pemicu tingkat inflasi.

"Tadi BI menghitung dana tak terduga seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah itu sampai bulan ini kalo diakumulasikan kurang lebih 70 persen dari yang tersedia itu sekitar Rp500 miliar. Ini bisa kita pakai untuk intervensi potensi yang bisa bikin kenaikan harga dan berdampak inflasi," ucap Ganjar.

Pemprov Jawa Tengah juga melakukan usulan dana perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24 miliar dari APBD dalam penanganan dampak inflasi.

Dana program bansos ini akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang terdampak langsung.

Adapun rincian penyaluran bansos tersebut yaitu dalam bentuk program subsidi nelayan sebesar Rp 4,7 miliar, program bantuan bagi industri pelaku usaha/IKM pangan Rp 905 juta, bansos untuk kru angkutan umum dan ojek online Rp 12,7 miliar dan program bantuan bahan bakar kendaraan wisata lingkungan daya tarik wisata Rp 720 juta.

Selain itu, juga disalurkan program bantuan bagi pengguna alat mesin pertanian sebesar Rp 950 juta, program subsidi bahan bakar produk peternakan Rp 560 juta, bantuan bagi pengelola penggilingan padi Rp 220 juta, program bantuan pelaku usaha distribusi pangan Rp 2,4 miliar dan bantuan BBM bersubsidi pengolahan kayu senilai Rp 1,3 miliar.

"Butuh sosialisasi kepada pelaku di pertanian, perikanan, UMKM, transportasi dan pariwisata untuk kami hitung dan kami intervensi dalam waktu pendek. Maka minggu-minggu ini kami akan lakukan aksi di lapangan," ungkap Ganjar.(chi/jpnn)