Herman Beberkan Intervensi Polri di Hadapan Megawati
Setelah Ungkap Intervensi Mabes Polri di Kasus DPT Fiktif
Kamis, 19 Maret 2009 – 06:23 WIB

Foto: Priyo H/Jawa Pos
Perlukah DPT direvisi lagi? ''Yang jelas, DPT harus benar. Masak ada ribuan NIK atau nama yang sama,'' jawabnya. Dia meminta KPU segera memperbaiki pernyimpangan yang muncul di DPT. ''Kalau belum siap, KPU harus jujur. Kalau perlu, pemilu ditunda,'' tandasnya.
Sewaktu ditanya tentang adanya kemungkinan kepentingan kubu incumbent di balik manipulasi DPT, Prabowo mengelak. ''Kami tidak membicarakan ke sana lah,'' katanya.
Di bagian lain, Mabes Polri tampaknya tak ingin polemik pengunduran diri Herman dari korps baju cokelat semakin panjang. "Nggak usah berpolemik lagi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira. Sebelumnya Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara telah memberikan penjelasan terkait pengunduran Herman (Jawa Pos, 18/3).
Secara terpisah, anggota Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) La Ode Husen mengatakan, mutasi dalam tubuh Polri merupakan proses yang alami. Demikian juga pengunduran diri yang merupakan hak yang bersangkutan. Namun, jika pengunduran diri Herman diindikasikan terkait dengan pelaksanaan pilgub Jatim, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. "Ini sangat terkait dengan profesionalitas Polri," katanya kepada koran ini.
JAKARTA - Kasus dugaan DPT (daftar pemilih tetap) fiktif pada pilkada ulang di Jatim yang diungkap Herman S. Sumawiredja (mantan Kapolda Jatim) menarik
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026