Honorer K2: Kalau Pemerintah Ngeyel, Kami Demo Besar-besaran

jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 (kategori dua) Maluku Utara mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan seleksi CPNS 2018. Bila rekrutmen pelamar umum tetap jalan, menurut mereka, merupakan bukti pemerintah memang tidak memikirkan nasib honorer K2.

"Mengarahkan K2 menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) bukan solusi. Kami maunya diangkat menjadi PNS karena jasa dan pengabdian kami," kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Malut Said Amir kepada JPNN, Kamis (27/9).

Dia mengimbau pemerintah membedakan antara honorer K2 dengan atlet yang karena mendapatkan medali emas Asian Games 2018 diberikan jatah PNS dan bonus miliaran rupiah. Apakah ini yang disebut negara adil untuk rakyatnya?

"Kami menolak untuk di-PPPK-kan. Kalau pemerintah ngeyel, kami akan demo besar-besaran," tegasnya.

Dalam aksi nasional nanti, Said mengatakan, pihaknya sudah siap melakukan jihad. Mereka sudah siap mati di medan jihad demi mendapatkan keadilan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin juga dinilai gagal oleh para honorer K2. Mereka mendesak mantan wakapolri ini diganti.

BACA JUGA: Ketua Honorer K2: Semua Aspirasi Kami Mentok di Aturan

"Kami rela mempertaruhkan nyawa kami demi mendapatkan status PNS. Kami ingin menghidupi anak istri kami dengan layak di NKRI ini," tegasnya. (esy/jpnn)