Honorer K2 Papua di Atas 35 Tahun Diangkat PNS, Pentolan Tenaga Administrasi Iri
jpnn.com, JAKARTA - Kesepakatan Komisi II DPR RI dari pemerintah untuk memberikan afirmasi dalam pengisian Aparatur Sipil Negara (ASN) di 3 provinsi baru pemekaran Papua menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer K2.
Tenaga Honorer K2 Orang Asli Papua (OAP) maksimal 50 tahun akan diangkat menjadi PNS.
Mereka nantinya akan ditempatkan pada tiga provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Ketua Forum Honorer K2 (FHK2) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Melyani Kahar alias Sean mengungkapkan kebijakan tersebut bisa menimbulkan kecemburuan.
Sebab, kata Sean, daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) bukan hanya Papua.
"Kami iri, enak banget mereka. Kalau bilang daerah terpencil, bukan hanya Papua, tetapi banyak kok daerah lain yang jauh terpencil yang semua serba keterbatasan,," tutur Sean kepada JPNN..com, Rabu (29/6).
Dia menegaskan, afirmasi kepada honorer K2 Papua bertentangan dengan aturan yang dibuat pemerintah sendiri.
Di satu sisi gencar dengan penghapusan honorer. Sisi lainnya malah dibuat kesepakatan soal pengangkatan honorer K2 dengan batasan usia maksimal 50 tahun
Pentolan tenaga administrasi iri atas kebijakan pemerintah dan DPR mengangkat honorer K2 di Papua usia 35 tahun diangkat jadi PNS.
- Pemkot Banda Aceh Usulkan 1.246 Formasi ASN pada 2024
- Usulan Formasi CPNS dan PPPK Banda Aceh Disetujui MenPAN-RB
- 20 PPPK BPJPH Dilantik, Aqil Irham: Terapkan Nilai-Nilai AKHLAK dalam Bertugas
- Ratusan Honorer Diusulkan jadi PPPK 2024 Jalur Khusus, Apa Maksudnya?
- Jalan Trans Papua Terputus, Lihat nih!
- 550 PPPK Terima SK, Ipuk: Kinerja Harus Lebih Meningkat dari Saat Menjadi Honorer