Hubungan Ahok-Kemendagri Panas Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Hubungan Kemendagri dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau biasa disapa Ahok, kembali memanas. Jika sebelumnya terkait dengan proyek e-KTP, saat ini masalah penempatan Lurah Lenteng Agung, DKI, Susan Jasmine Zulkifli yang menjadi biangnya.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, mengingatkan Ahok agar harus bisa menempatkan diri, tidak sembarangan mengeluarkan pendapat.

Jangan justru menanggapi sesuatu secara berlebihan, apalagi sampai menuding Mendagri Gamawan Fauzi tidak paham konstitusi.

"Beliau bukan politisi lagi, sudah wakil gubernur. Reformasi kita sependapat, tapi kan tentu ada etika, sopan santun, tutur kata dan pemilihan kalimat yang baik," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/9).

Menurut Reydonnyzar, Mendagri beberapa waktu lalu dimintai tanggapan terkait pengangkatan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmin Zulkifli oleh pemprov DKI. Di mana meski mendapat penolakan dari sebagian masyarakat, pemprov DKI tetap memertahankan yang bersangkutan.

"Mendagri mengatakan, tidak ada yang salah dengan langkah Pemprov. Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2005, pengangkatan lurah kewenangan pemprov," ujarnya.

Dalam PP tersebut, menurut Donny, juga diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang calon lurah. Di antaranya lurah harus punya kemampuan tehnis di bidang pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Selain itu dalam PP juga disebutkan, lurah diangkat berdasarkan selected, bukan elected. Artinya tidak dipilih, tapi ditunjuk berdasarkan kemampuan yang ada.