JPNN.com 
Hutang DBH Pemprov Bisa Picu Keributan
Pemkab/Pemko Diminta Lapor ke Pusat
Selasa, 03 September 2013 – 02:11 WIB
Hutang DBH Pemprov Bisa Picu Keributan
"Ini bisa bikin ribut, bikin kacau jika tak jelas pembayarannya. Misalnya ada pelelangan, sudah saatnya pemkab/pemko melakukan pembayaran ke rekanan, ternyata uangnya belum ada," ujar Fermin.
Baca Juga:
Diberitakan, Pemprov Sumut belum membereskan pembayaran DBH yang menjadi hak kabupaten/kota sejak 2010, yang nilainya mencapai sekitar Rp144,5 miliar. (sam/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah kabupaten/kota yang jatah Dana Bagi Hasil (DBH)-nya belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut),
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bus ALS Kecelakaan, 12 Penumpang Meninggal Dunia
- Bawa Dokumen Penting, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Temui AHY
- Launching Penanaman Jagung Pipil, AKBP Fahrian: Kami Ingin Berhasil Sampai Panen
- Berkat Wakaf BWA, Air Bersih Kini Mengalir di Dusun Ogolau
- Gubernur Luthfi: Program TMMD Bantu Percepat Pembangunan Daerah
- 54 CPNS Terima SK, Harus Siap Ditempatkan di Mana Saja
