Ibas Ajukan Bantuan Dana Partai Demokrat
Kamis, 25 November 2010 – 20:20 WIB

Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.
JAKARTA -- Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, sudah mengajukan permohonan bantuan dana partai tahun 2010 untuk partai yang didirikan SBY itu. Penegasan yang disampaikan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, itu sekaligus membantah isu yang menyebutkan partainya belum memberikan laporan pertanggung jawaban dana bantuan parpol tahun 2009 yang berasal dari APBN. Peneliti Senior Indonesian Budgeting Center (IBC), Roy Salam, meminta Kemendagri tidak menutup-nutupi jika ada partai yang memang terlambat menyerahkan laporan 2009 sehingga telat mengajukan permohonan dana bantuan 2010. “ Harus dpublikasikan secara terbuka, biar rakyat tahu seperti apa sih bentuk pertanggung jawaban mereka," ujarnya. Rakyat yang akan menilai, partai mana yang tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan uang rakyat. "Dan dipakai untuk apa saja uang rakyat itu oleh partai,” kata Roy.
Pasalnya, untuk bisa mengajukan dana bantuan tahun 2010, maka harus menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan dana bantuan 2009. “ Mas Ibas sudah tanda tangan. Semua beres," ujar Nazarudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/11).
Baca Juga:
Dia menduga, beredarnya isu partainya belum membuat laporan dana bantuan 2009 sengaja dihembuskan untuk mendeskriditkan Demokrat. Dia juga membantah isu yang menyebutkan Ibas enggan menandatangani surat permohonan dana bantuan 2010.
Baca Juga:
JAKARTA -- Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, sudah mengajukan permohonan bantuan dana partai tahun 2010 untuk partai
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026