Ibu Kota Pindah: Hanya untuk Kantor Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Kedubes

Ibu Kota Pindah: Hanya untuk Kantor Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Kedubes
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro. FOTO: Dok. JPNN.com

Yang jelas, bila konsepnya adalah memindahkan seluruh ASN dan TNI/Polri, totalnya sekitar 1,5 juta jiwa. Sudah ada gambaran berapa jumlah sarana pendukungnya. ’’Kalau 1,5 juta orang harus pindah, minimal kita harus mendesain kota lima juta penduduk,’’ tambahnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan gagasannya untuk memindahkan ibukota Indonesia dari DKI Jakarta. Ini dia sampaikan saat menggelar buka bersama dengan sejumlah pejabat negara. Mulai dari pimpinan DPR, MPR, kalangan menteri dan pejabat lainnya hadir dalam buka puasa perdana ini.

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (6/5).

Bapak tiga anak itu menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan kajian selama tiga tahun dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Selain itu, dia juga menyebut alasan ibu kota harus dipindahkan lantaran penduduk Pulau Jawa sudah begitu padat. Menurutnya Pulau Jawa sudah dihuni oleh sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 149 juta orang.

Sementara itu pulau-pulau lain seperti Sumatera dihuni 21 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan Kalimantan baru 6 persen, Sulawesi 7 persen, serta Maluku dan Papua masing-masing 6 persen. "Oleh sebab itu, kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi tentu saja dengan lembaga negara yang terkait," katanya. Konsultasi itu baik dari sisi hukum maupun politiknya.

Jokowi menuturkan rencana pemindahan ibukota juga terkait dari sisi lingkungan. Menurut dia posisi Jakarta berada di dalam ring of fire atau cincin gunung berapi. Kemudian Jakarta juga selalu dilanda banjir. Selain itu, ketersediaan air bersih di Jakarta juga perlu diperhatikan.

"Oleh sebab itu pemindahan ibu kota ini akan segera kami putuskan. Tapi saat ini kami akan konsultasikan kepada lembaga-lembaga terkait dengan ini," kata Jokowi. Mantan Gubernur Jakarta itu mengaku sudah menyiapkan tiga alternatif daerah yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru.

Jokowi menuturkan ketiga wilayah itu memiliki luas yang bervariasi mulai dari, 80 ribu hektar, 120 ribu, dan 300 ribu hektar. Luasan ketiga alternatif wilayah tersebut sudah melampaui luas Jakarta yang mencapai 66 ribu hektar. (byu/wan)


Ibu kota negara pindah, pilihannya mengerucut pada empat provinsi di jantung Indonesia yakni Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulbar.


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News