Ibu Kota Pindah, Ongkos Tiket PNS Rp 3,5 Triliun, Usul Lokasi di Bukit Soeharto
Infrastruktur bandara dan pelabuhan berskala internasional sudah ada. “Tinggal di kawasan mana. Saya sependapat di Tahura Bukit Soeharto kalau bisa dialihfungsikan,” terang dia.
Perkembangan ekonomi di Kalimantan harus dipertimbangkan. Menjadi wilayah kaya sumber daya alam (SDA), namun pertumbuhan ekonomi tak berbanding lurus.
Itu lantaran tak ada industri pengolahan bahan baku dari potensi SDA yang melimpah. Industri saat kini terpusat di Pulau Jawa.
Tentu, kondisinya akan berubah ketika beralih ke Pulau Borneo. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Unmul, itu, dalam jangka panjang akan tercipta efisiensi ekonomi nasional karena lokasi industri berada relatif dekat dengan sumber energi dan bahan baku yang dibutuhkan.
“Potensi SDA, luas wilayah, dan lahan subur yang masih luas jadi dasar Kalimantan akan lebih maju,” tuturnya.
Tapi, bukan berarti wacana tersebut bukan sama sekali tak bisa dilaksanakan. Bila dipindahkan sekaligus jelas tak mungkin. Dalam 10 tahun ke depan juga tak bisa.
Maka itu, Zamruddin yakin, pemindahan secara bertahap. Tidak mesti untuk memindahkan langsung membangun gedung pemerintahan baru seluruhnya.
Bisa menempati fasilitas yang sudah tersedia dijadikan kantor sementara. Contoh kecilnya, saat pemekaran Kalimantan Utara.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Zamruddin Hasid, mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Jumlah ASN di IKN Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS, Ini Datanya, Jauh Banget
- 5 Berita Terpopuler: Seleksi PPPK, Seluruh Honorer Diangkat ASN, Gaji 13 Menanti
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Kalimat Ini Selalu Ada saat Penyerahan SK PPPK, Bikin Tertekan, Setara PNS?
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN