Ibu Kota Pindah, Ongkos Tiket PNS Rp 3,5 Triliun, Usul Lokasi di Bukit Soeharto
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto mengatakan, para tokoh Indonesia pasti berpikir sebaiknya ibu kota negara tak lagi di Jakarta.
Pemerintah perlu kondisi tenang. Itu cocok bila dipindah ke luar Pulau Jawa, khususnya Pulau Kalimantan. Geografi dan topografi mendukung. Dibanding Kalteng dan Kalsel, Kaltim unggul karena bukan didominasi lahan gambut.
Ya, berkaca kebakaran hutan dan lahan pada 2015, Kalteng dan Kalsel menjadi salah satu penyumbang terbesar pengirim asap di Indonesia.
Itu tentu jadi penilaian. Bagaimanapun, pusat pemerintahan perlu menyiapkan bangunan tinggi. Masuk opsi, daerah tentu bak gayung bersambut. Pusat pertumbuhan ekonomi baru pasti akan muncul. Imbasnya, pasti membawa kemajuan Kalimantan.
Dwi berpendapat, dengan kondisi Balikpapan yang cukup padat, bisa mengarahkan lokasinya di wilayah utara Kota Minyak, mengarah ke Samarinda.
“Bayangan saya indah. Mungkin di Bukit Soeharto. Daripada ditambang, mending dibangun kota baru yang disiapkan sebagai ibu kota negara,” katanya. (ril/far/k8)
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Zamruddin Hasid, mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Jumlah ASN di IKN Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS, Ini Datanya, Jauh Banget
- 5 Berita Terpopuler: Seleksi PPPK, Seluruh Honorer Diangkat ASN, Gaji 13 Menanti
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Kalimat Ini Selalu Ada saat Penyerahan SK PPPK, Bikin Tertekan, Setara PNS?
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN