ICW: Angkat Honorer K2 Tanpa Tes Mengganggu Reformasi Birokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, politisasi birokrasi menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bentuk politisasi birokrasi itu bermacam-macam. Antara lain ketika politik menentukan proses pemilihan jabatan dan mutasi pegawai. Bahkan dia menganalogikan, ketika pejabat di sebuah instansi warnanya hijau, maka birokrasinya hijau.

"Contoh kebijakan politik yang paksa pegawai honorer K2 jadi PNS. UU ASN sudah amanatkan bagaimana merekrut ASN namun kemudian ada kebijakan politik angkat ribuan pegawai honorer tanpa proses tes. Ini kan kebijakan politik yang mengganggu skenario birokratis reform," ucap Adnan.

Itu disampaikannya dalam diskusi media bertajuk Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (27/3). Hadir juga di forum itu SesmenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji.

BACA JUGA: Berita Terbaru terkait Rencana Silatnas Honorer K2

Selain itu, monetasi jabatan atau jual beli jabatan juga bentuk lain dari politisasi birokrasi. Hal tersebut menurutnya terjadi karena politik ongkosnya tidak bisa diukur. Akhirnya memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan sesuatu.

"Bahkan dalam kasus tertentu nilainya fantastis. Bahkan tidak memperhatikan asas kepatutan, maksudnya misalnya kepala sekolah mbok ya gak usah dimintai uang. Koruptor juga harus punya hati kan," tutur Adnan.

Persoalan lain yang disorot ICW adalah peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang rekomendasinya tidak mengikat dan tidak ada konsekuensi lebih tinggi bketika rekomendasi mereka tidak dijalankan pimpinan sebuah instansi.