Ikhtiar NTB Mencegah Pernikahan Usia Anak

Ikhtiar NTB Mencegah Pernikahan Usia Anak
Gubernur NTB Dr TGB H Muhammad Zainul Majdi. Foto for JPNN.com

Faktor kemiskinan juga menyebabkan orang tua lebih suka jika anak perempuan mereka menikah. Biar lepas tanggung jawab. Tapi dalam banyak kasus, justru angka perceraian itu didominasi pelaku pernikahan dini. Rendahnya pendidikan orang tua, termasuk si anak juga memacu angka pernikahan dini.

Provinsi NTB selangkah lebih maju dalam advokasi pendewasaan usia perkawinan. Gubernur sudah mengeluarkan edaran tentang pendewasaan usia perkawinan. Dalam Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 180/1153/Kum Tahun 2014 itu disebutkan bahwa usia perkawinan ideal bagi laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun.

Pertimbangannya usia ini tentu sudah tampat SMA. Program pendidikan 12 tahun bisa terpenuhi. Dari sisi kesiapan psikologis usia 21 tahun dianggap sudah siap. Pada usia ini juga kami menganggap calon mempelai sudah memiliki pekerjaan atau sedang bekerja sehingga jangan sampai pernikahan itu justru menambahkan jumlah keluarga miskin.

“Apa iya kita menganggap wajar anak kelas 1 SMA menikah. Menurut saya ini penyimpangan. Apakah itu masalahnya di orang tua, masyarakat, atau anak itu sendiri. Itu bukaan keadaan normal. Usia 18 tahun itu juga masih kelas III SMA, jadi bukan hal wajar menikah 18 tahun. Kalau kita membolehkan usia 18 tahun menikah, berarti itu masih dalam wajib belajar 18 tahun. Kita pakai common sense juga. Kita suruh orang belajar, tapi kita bolehkan menikah, berarti kita membuka legalitas di situ,’’ kata Gubernur NTB Dr TGB H Muhammad Zainul Majdi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Hj Hartina mengatakan, kebijakan tersebut disosialisasikan ke semua kabupaten hingga di desa-desa. Di desa-desa yang didatangi digelar rembuk warga, disepakati tentang usia 21 tahun itu.

Ikhtiar NTB Mencegah Pernikahan Usia AnakKepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Hj Hartina. Foto for JPNN.com

“Tentu saja proses ini panjang dan masih terus kami laksanakan. Tahun 2017 ini kami menyasar 20 desa yang masih merah dalam pernikahan usia dini,’’ kata Hartina.

Angka kasus pernikahan usia dini di NTB memang masih tinggi.Tapi sudah ada progres yang bagus. Angkanya turun naik, misalnya pada tahun 2013 persentase perempuan yang melakukan perkawinan pertama usia 10-19 tahun sebesar 48,89 persen. Pada tahun 2014 naik menjadi 50,29 persen. Pada tahun 2015 turun menjadi 34,90 persen.

Menurut Hartina, jika melihat capaian rata-rata usia kawin pertama perempuan usia 10 tahun keatas, NTB sudah on the track. Dalam revisi RPJMD 2013-2018, pada 2013 ditargetkan usia kawin pertama perempuan diatas 10 tahun 19,88 tahun dan capaiannya 19,88 tahun. Pada tahun 2014 ditargetkan 20,09 tahun dan capaian 19,94 tahun. Pada tahun 2015 target NTB 20,25 tahun dan capaian 20,32 tahun. Tahun 2016 target NTB 20,50 tahun dan capaiannya 20,15 tahun.

Salah satu masalah yang menjadikan NTB sebagai buah bibir di nasional adalah tingginya angka pernikahan usia dini khususnya di Lombok.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News