Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah Digenjot Hingga Level Kabupaten/Kota
"Telah disiapkan pula Kepmendagri berikut lampiran pedoman teknis pelaksanaan pengukurannya, yang akan menjadi acuan dalam pengukuran ITKPD," jelasnya
Perwakilan dari Lembaga Kemitraan/Partnership Sigit Suwirto ITKPD akan menjadi suatu pijakan untuk melakukan evaluasi berkala atas kinerja pemerintahan daerah.
Irfani Fithria yang juga dari Lembaga Kemitraan/Partnership mengatakan penerapan ITKPD perlu adanya penyamaan ukuran yang akan dilakukan secara berkelanjutan.
Namun, Irfani mengakui kapasitas dan sumber daya yang dimiliki pemda berbeda satu dengan lainnya.
Azizon yang juga dari tim Lembaga Kemitraan/Partnership meyakinkan pemda, pihaknya telah melakukan pembobotan menggunakan expert judgement yang berasal dari berbagai sektor. Dengan pembobotan tersebut diyakini pengukuran ITKPD lebih objektif.
"Kita berusaha mengakomodir semua masukan sehingga pengukuran ITKPD harapannya lebih objektif," ucapnya. (esy/jpnn)
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) akan terus digenjot oleh BSKDN Kemendagri agar bisa tersusun rapi hingga level kabupaten/kota.
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad
- Komisi II DPR Bahas 2 Rancangan PKPU
- Ratusan Pejabat Daerah ini Dimutasi
- Di Halmahera Timur, BSKDN Kemendagri Beberkan Strategi Jaga Keberlanjutan Inovasi
- Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Sebut Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif
- Mendagri Tito Puji Kinerja dan Loyalitas Suhajar Diantoro Selama jadi Sekjen Kemendagri
- Mendagri Tito Lantik Suhajar jadi Wakil Rektor IPDN, Ini Pesan Pentingnya