Indonesia Diharapkan Lakukan Tekanan Politik kepada Myanmar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap tegas, apabila krisis politik di Myamnmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas.
"Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan, meski ada prinsip non interfere dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi," ungkap Sukamta dalam keterangan resmi kepada JPNN.com, Jumat (12/3).
Dalam analisis Sukamta, eskalasi konflik di Myanmar bisa lebih tinggi dari hari ini. Sebab, konflik politik di negara seribu pagoda itu dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi.
"Sementara itu, di sisi lain ada gap politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elit politik yang berkuasa," ujar politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Namun, hingga saat ini Sukamta masih mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.
Sebab, kata dia, Indonesia sudah berinisiatif melakukan pertemuan antara menlu negara-negara ASEAN.
"Saya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar," ujar legislator asal Yogyakarta itu. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap tegas dalam merespons krisis politik di Myamnmar
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Ibas Tegaskan Indonesia dan Malaysia Tak Hanya Tetangga, Tetapi..
- Amnesty International: Praktik Otoriter dan Pelanggaran HAM Menguat di Indonesia
- Menteri Karding Siapkan Strategi soal Lonjakan Pekerja Migran Ilegal ke Myanmar-Kamboja
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Merespons Kebijakan Dagang Trump, Syahganda Nainggolan: Sikap Independen Indonesia Sudah Tepat