Indonesia Punya 106 Ribu Apoteker, 60 Persennya Terkonsentrasi di Jawa

Pada praktiknya, untuk membatasi penyalahgunaan obat, sering kali dilakukan upaya penegakan hukum berupa razia terhadap apotek di beberapa tempat, tetapi langkah ini pun tidak lepas dari problema. 

Noffendri Roestam menilai razia sebenarnya tidak tepat dilakukan pada apotek dan toko obat.

Apotek dan toko obat beroperasi dengan regulasi dan dalam pengawasan Dinas Kesehatan dan BPOM daerahnya, sehingga jika ada pelanggaran tentunya yang menindak adalah kedua badan tersebut di daerah masing-masing. 

"Karena itu razia yang dilakukan di apotek dan toko obat, sama sekali tidak tepat. Apotek adalah sarana distribusi kefarmasian, bukan diskotek atau tempat nongkrong yang ada kemungkinan penyalahgunaan, kenapa harus dilakukan razia?," tuturnya.

Di dalam siniar ini, ketiga pembicara sepakat bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan semua pihak dan memperhatikan berbagai faktor yang mencakup beberapa strategi.

Contohnya, edukasi kepada masyarakat secara komprehensif agar meningkatkan pengetahuan tentang pedoman swamedikasi dan penggunaan obat yang aman, percepatan dan penyederhanaan proses izin apotek untuk memastikan akses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk swamedikasi, dan pemerataan infrastruktur kesehatan seperti sarana pelayanan kefarmasian dan tenaga kefarmasian. (esy/jpnn)