Indonesia tak Berasap, Janji Jokowi yang Ditepati

Indonesia tak Berasap, Janji Jokowi yang Ditepati
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi Karhutla tahun 2015. Kini penanganan Karhutla di era pemerintahannya mencatatkan sejarah baru, dibuktikan tanpa terjadinya bencana asap berulang. Foto: Setkab/JPNN.com

Tak main-main, Sepanjang tahun 2015-2017, Gakkum KLHK telah melakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Adapun sanksi administratif di periode yang sama, telah dilakukan sebanyak 353 kali. Penegakan hukum yang dilakukan KLHK sepanjang periode 2015-2017 tidak hanya melalui jalur pidana, tapi juga perdata.

Adapun total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp17,82 Triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Komitmen Indonesia merawat iklim

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membawa Indonesia mengambil beberapa kebijakan penting bagi perubahan iklim dunia.

Komitmen Indonesia dibuktikan dengan menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada tanggal 22 April 2016. Indonesia mencatatkan sejarah baru, dengan menjadi salah satu negara pertama yang melakukan ratifikasi.

Rancangan Undang-Undang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim telah disahkan menjadi undang-undang perubahan iklim pada Oktober 2016.

Dengan demikian Indonesia bersama dengan ke-84 negara lainnya terikat secara hukum untuk sama-sama melakukan upaya penjagaan suhu bumi yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (common but differentiated responsibilities and respective capabilities), serta memberikan tanggung jawab kepada negara-negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas, dan alih teknologi kepada negara berkembang.

Maka upaya-upaya pengendalian perubahan iklim akan menjadi prioritas, untuk menjadi penguatan komitmen nasional mewujudkan pembangunan berkelanjutan, rendah emisi dari berbagai sektor, dan upaya pengelolaan dan pelestarian hutan yang lebih baik lagi.

Jutaan rakyat kembali tersedak asap. Mereka hanya bisa pasrah, karena oksigen yang harusnya dihirup bersih, sudah bercampur dengan racun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News