Info dari BKKBN: Tak Ada Kabupaten/Kota di NTT Berstatus Zona Hijau Stunting

Info dari BKKBN: Tak Ada Kabupaten/Kota di NTT Berstatus Zona Hijau Stunting
Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo. Foto: Dok BKKBN

jpnn.com, KUPANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus menyosialisasikan strategi tentang penurunan angka stunting atau pengerdilan pada anak yang sedang tumbuh.

Dalam rangka itu pula Kepala BKKBN Hasto Wardoyo turun langsung ke daerah guna menjelaskan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).

Jumat (4/3), Hasto mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyosialisasikan program andalan BKKBN itu.

Menurut dia, Provinsi NTT menjadi fokus utama BKKBN dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting. Sebab, NTT menjadi  satu dari 12 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.

"Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau atau berprevalensi stunting antara sepuluh hingga 20 persen," kata Hasto saat berbicara pada Sosialisasi RAN PASTI di Kupang.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para bupati/wali kota di provinsi berjuluk Nusa Cendana itu juga menghadiri sosialisasi tersebut.

Hasto menyatakan RAN PASTI ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah. Menurutnya, BKKBN merupakan ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat.

Posisi BKKBN sebagai ketua TPPS Pusat itu berdasar Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo turun langsung ke NTT guna menjelaskan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News