Ingat, Golkar Pernah Pecah Karena Urusan Sebut Nama

jpnn.com - NUSA DUA - Langkah sebagian pihak memaksa penyebutan nama calon ketua umum yang didukung dalam pandangan umum dewan pimpinan daerah dinilai sebagai pola lama. Manuver tersebut justru menjadi penyebab konflik internal di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

"‎Saya menilai mereka tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Lahirnya Munas Ancol 2014 karena reaksi terhadap Munas Bali 2014 yang dilaksanakan dengan pola sama," ujar Ketua ‎DPP Golkar Ahmad Dolly Kurnia, Senin (16/5).

Menurut Dolly, kalau upaya penyebutan nama dipaksakan, maka akan ada upaya penggiringan ke arah aklamasi dengan cara intimidasi untuk mempengaruhi psikologi pemegang suara. "‎Jadi itu akan berpotensi melahirkan konflik atau perpecahan baru," ujarnya.

Dolly menegaskan, seluruh kader harus menentang upaya-upaya yang selama ini telah merusak pertumbuhan demokrasi dan telah berhasil menimbulkan perpecahan. "‎Apalagi semua sudah sepakat agar tidak menyebut nama kandidat, harusnya semua mematuhi kesepakatan itu," ujar Dolly.

Dolly tak menutup kemungkinan usulan penyebutan nama mengemuka berkaitan dengan rumor adanya pertemuan 28 DPD Tingkat I yang diinisiasi Sekjen DPP Golkar Idrus Marham. Selain itu juga terkait  isu uang mahar sebesar Rp 2-3 miliar bagi DPD yang yang menyebut nama.

"‎Harusnya komite etik jangan tidur, atau malah sudah menjadi bagian dari permainan tersebut," ujar Dolly.(gir/jpnn)