Ingat Pesan Pak Moeldoko: Negara Diatur Pakai Konstitusi, bukan Ijtimak Ulama

Ingat Pesan Pak Moeldoko: Negara Diatur Pakai Konstitusi, bukan Ijtimak Ulama
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko merespons hasil Ijtimak Ulama III. Menurutnya, Indonesia sudah punya konstitusi dan undang-undang turunannya sehingga hasil Ijtimak Ulama III tak bisa dijadikan rujukan untuk aktivitas kenegaraan.

“Kita ini sudah ada konstitusi, ada undang-undang. Kalau tiba-tiba ada ijtimak itu bagaimana ceritanya. Negara ini kan negara hukum, bukan negara ijtimak,” ujar Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (2/5).

Baca juga: Hasil Ijtima Ulama III Desak Jokowi - Ma’ruf Didiskualifikasi

Mantan Panglima TNI itu menambahkan, siapa pun memang boleh menyampaikan masukan. Hanya saja, katanya, masukan itu tetap harus harus sesuai koridor yang ada.

“Itu saja pakai pedoman konstitusi, jelas-jelas negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan ijtimak. Saya harus berani ngomong jelas, karena kalau tidak nanti negara ini menjadi pabaliut alias gak karuan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, seluruh proses tahapan pemilu tidak hanya didesain oleh pemerintah. Sebab, semua partai yang memiliki kursi di DPR juga membahasanya.

Baca juga: Ijtimak Ulama III Tuntut Jokowi Didiskualifikasi, Bawaslu: Buktinya Mana?

“Ingat UU pemilu dilahirkan oleh semua partai politik, masa sekarang udah dijalankan baru ribut, ini gak fair dong,” kata dia.(jpc/jpg)


Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan aktivitas kenegaraan di Indonesia diatur dengan konstitusi dan undang-undang lainnya, bukan dengan ijtimak ulama.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News