JPNN.com 
Ini 3 Hal Penting Terkait Revisi Perpres Reforma Agraria
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Menurut Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam revisi perpres tersebut.
Ketiganya meliputi penyelesaian legalisasi aset tanah transmigrasi, kedua redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, dan ketiga penyelesaian konflik agraria.
"Penyelesaian konflik agraria ini berhubungan dengan redistribusi tanah dan program-program yang lain,"ungkap Surya di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Kamis (20/1).
Dia menjelaskan Kementerian ATR/BPN memerlukan dukungan dalam melakukan terobosan hukum agar berani mengambil sikap menghadapi persoalan kawasan hutan dan tanah transmigrasi.
Surya menyebut semua hak milik tanah di kawasan transmigrasi yang data fisik atau yuridisnya tidak sesuai dapat dibatalkan dan dilakukan penataan kembali atas kepemilikannya oleh menteri yang membidangi urusan pertanahan.
"Kalau ada klausul seperti ini, kami akan mempunyai legitimasi yang kuat," ucapnya. (mcr18/fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra ungkap tiga hal penting dalam revisi perpres tentang reforma agraria.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mercurius Thomos Mone
- Badan Bank Tanah Sebut Hak-Hak Masyarakat di HPL Tetap Dipenuhi
- Bicara Mafia Tanah, AHY Dapat Info dari Wapres soal Lahan Rakyat Kecil Diserobot Pengembang
- Kepala BPN Lakukan Kunjungan Kerja Perdana ke Sulawesi Utara
- Kemenko Perekonomian Ungkap Tujuan Pemerintah Optimalkan Potensi Kawasan BBK
- Wamen ATR Raja Antoni Gebuk Mafia Tanah, Nirina Zubir Dapatkan Kembali Haknya
- Kemenko Perekonomian: Proyek Strategis Nasional Telah Menyerap 2,71 Juta Tenaga Kerja
