Ini Cara Ahok Agar Pemprov DKI Terhindar dari Tunggakan

jpnn.com - JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem auto debit untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet (TALI) di seluruh gedung pemerintahan milik pemprov. Sistem tersebut diterapkan mulai bulan depan.

Keputusan menggunakan sistem itu dikatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghindari tunggakan di gedung pemerintahan.

"Kita ada uang. Rekening sudah disahkan melalui anggaran Kemendagri. Kita akan melakukan auto debit saja kalau gini," ujarnya.

Ahok heran dengan masih adanya 158 gedung pemerintah yang menunggak pembayaran listrik. Menurut dia, hal tersebut bisa dihindari dengan penggunaan auto debit karena setiap tanggal 1 tagihan keluar sesuai dengan penggunaan.

"Tagihannya berapa ya langsung auto debit saja. Itu kan juga bisa diaudit. Ini punya masyarakat, punya pemerintah," tutur Ahok.

Menurut mantan bupati Belitung Timur tersebut, Pemprov DKI Jaya tidak perlu pusing memikirkan pembayaran dengan auto debit. Sebab, pemprov memiliki uang sehingga tidak perlu bingung membayar TALI. Ahok juga meminta kepala BPKAD untuk segera menyiapkan pergub guna melakukan sistem auto debit pada pembayaran rutin dengan menggunakan anggaran mendahului.

"BPKAD sudah saya minta cepat. Kejadian ini aneh-aneh saja. BPKAD akan memisahkan program mana saja yang bisa pakai anggaran mendahului dan kenapa enggak DKI minta sama PLN dan bank untuk auto debit saja pembayarannya tiap tanggal 1 tiap bulannya," jelas Ahok.

PLN telah memiliki catatan jumlah biaya listrik yang dihabiskan pelanggan, termasuk Pemprov DKI. Karena itu, lanjut Ahok, PLN akan mudah melakukan pemotongan (auto debit) supaya penunggakan tidak terulang.