Ini Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Pimpinan DPR Versi PKB

Ini Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Pimpinan DPR Versi PKB
Ini Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Pimpinan DPR Versi PKB
Yang kedua, rapat konsultasi yang digelar sebelumnya sebenarnya belum menentukan jadwal dan agenda paripurna. Namun, pimpinan sidang memaksakan untuk melanjutkan dan menyelesaikan sidang malam itu juga.

"Bahkan rapat konsultasi tersebut belum ditutup, namun sudah dianggap selesai dan dibawa ke rapat paripurna," ungkapnya.

Dan pelanggaran yang paling fatal adalah tahapan pemilihan pimpinan DPR itu sendiri. Menurut Johan, pemilihan harusnya tidak bisa dikakukan, karena belum semua fraksi ditetapkan pembentukannya.

Dalam sidang yang berlangsung hingga dini hari itu, baru tujuh fraksi yang pembentukannya ditetapkan paripurna. Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan Hanura ketika itu ditunda penetapannya.

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai hasil rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 tidak sah. Pasalnya, ada sejumlah indikasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News