Ini Persamaan Antara Nikah Siri Online dan Kumpul Kebo
jpnn.com - JAKARTA - Menjamurnya iklan pernikahan siri online membuat Kementerian Agama (Kemenag) meradang. Kementerian yang dipimpin Lukman Hakim itu pun langsung mengajukan laporan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
"Iklan nikah siri yang dilakukan melalui online itu merupakan bukti pembangkangan terhadap UU Perkawinan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kemenag Machasim dalam keterangan resminya di kantor, Jakarta, Rabu (18/3).
Menurut dia, iklan pelayanan nikah siri via online itu tak bedanya menentang pernikahan resmi. Akibatnya bisa memunculkan lokalisasi berkedok pernikahan.
Sudah dipastikan perkawinan siri online itu dianggap sebagai legalitas dari prosedur nikah. Padahal nikah siri itu sudah pasti tidak melewati prosedur yang diatur dalam hukum agama dan hukum negara. "Sudah dapat dipastikan nikah siri online itu tak bedanya dengan kumpul kebo," ujarnya.
Dia meminta publik tak tergiur iklan nikah siri online. Masyarakat harus lebih mendukung pernikahan yang diatur sesuai UU Perkawinan. Pihaknya menjamin prosedur nikah di KUA pun tidak sulit. Pelayanan dan adminitrasinya lebih mudah dan kian modern.
"Sekarang nikah itukan gratis kalau di dalam kantor, tapi kalau di luar kantor pada jam kerja ada biaya sebesar Rp 600 ribu," ungkapnya
Dikatakan Machasin, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pengurus KUA dan pihak berwajib untuk melapor dan mencekal pelaku pelayanan model nikah siri tersebut. Meskipun nikah siri itu sah menurut agama. Namun, nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak dicatat negara. (rko)
JAKARTA - Menjamurnya iklan pernikahan siri online membuat Kementerian Agama (Kemenag) meradang. Kementerian yang dipimpin Lukman Hakim itu pun langsung
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bertemu Ketua KWI, DPP Patria Bahas Sejumlah Agenda Strategis Termasuk Kedatangan Paus Fransiskus
- PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Pertemuan Cak Imin-Prabowo?
- Tiga Organisasi Sukarelawan Tawarkan Blueprint untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Apa Kabar RPP Manajemen ASN? Honorer & PPPK Ajukan 5 Tuntutan
- Ketua MPR Publikasikan Hasil Riset Ilmiah 4 Pilar Kebangsaan, Ungkap Masalah di Kepri
- Tutup Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Sekjen KLHK: Nilai IKLH Tahun 2023 Meningkat