Ini Syaratnya Jika Pesantren Ingin Dapat Dana Rp 1 Miliar

Ini Syaratnya Jika Pesantren Ingin Dapat Dana Rp 1 Miliar
Menaker Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada acara Reuni Akbar ke-11 Pesantren Miftahul Huda Al Musri. Foto: Humas Kemenaker

"Kita ingin keberadaan BLK komunitas di pesantren mengatasi kesenjangan antara kebutuhan di pasar kerja dan kompetensi alumni pesantren sehingga di masa depan semakin kuat dan berperan mengatasi kemiskinan," ujar Menaker Hanif.

Selain membahas BLK komunitas, Menaker Hanif juga meminta kepada santri untuk berpolitik. Pasalnya, ada pandangan sementara orang yang mengatakan politik itu kotor.

"Saya ingin sampaikan bahwa politik itu hal yang mulia, politik hal yang sangat baik. Rasul berpolitik, sahabat berpolitik, tabiin berpolitik, tabiin tabiin berpolitik, kiai kiai kita berpolitik," ucap Menaker Hanif.

Jadi, lanjut Menaker, jika ada kiai berpolitik itu karena memang pendahulunys berpolitik.

"Masa kalau masyarakat ikut pemilihan kepala daerah mencoblos pemimpin menuruti kiainya dianggap tidak rasional," kata Menaker.

"Ada kelahiran datang ke kiai, ada kematian ke kiai, anak sakit ke kiai, anak lulus sekolah mau syukuran ke kiai, dan anak mau nikah ke kiai. Masa giliran politik tidak boleh ke kiai. Enak saja!" ucap Menaker Hanif.

Mengutip pernyataan Al-Ghazali, politik adalah usaha-usaha perbaikan manusia menuju jalan yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat.

"Jadi itu arti politik yang sesungguhnya. Bila ada yang kotor, ada yang rusak pasti bukan politiknya tapi orangnya. Jangan sampai ada santri anti politik," ungkap Menaker Hanif.

Setiap pesantren akan diberikan Rp1 miliar untuk membangun dan mengembangkan BLK komunitas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News