Ini yang Akan Terjadi jika DMO dan DPO Sawit Dicabut

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berencana bakal mencabut aturan domestic market obligation (DMO) dan dimestic price obligation (DPO).
Hal itu bertujuan untuk mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang belum berangsur naik secara signifikan.
Menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan keputusan tersebut akan memudahkan para eksportir untuk mengatur kontrak dengan kapal.
Selain itu, ketersediaan kapal kargo pengangkut crude palm oil (CPO) dari Indonesia masih sulit diperoleh sehingga biaya pengangkutan cenderung mahal.
Karena itu, banyak negara mitra dagang yang mengalihkan impor CPO ke negara produsen selain Indonesia.
"Sulitnya rantai distribusi mulai terjadi sejak pemerintah menyetop ekspor CPO secara total pada Mei kemarin," ujar Eddy, Sabtu (23/7).
Eddy berharap melalui pencabutan DMO iklim usaha sektor kelapa sawit bisa kembali berjalan normal.
Selain itu, kelonggaran kebijakan ekspor dengan menghilangkan kewajiban DMO akan lebih memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengatur kontrak dengan negara-negara importir CPO.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berencana bakal mencabut aturan domestic market obligation (DMO) dan dimestic price obligation (DPO).
- Bocoran Tes Lanjutan Buat yang Mengincar Posisi di PalmCo
- Siapa Kenal 2 Orang Ini? Polisi Siapkan Rp 10 Juta Bagi yang Tahu
- Oknum Dokter Terjerat Kasus Perzinaan Ini Sudah Tertangkap
- IJMI Sebut Pekerja Sawit Indonesia Rawan Dieksploitasi
- Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Bakal Direshuffle?
- Rencana Impor Diklaim Tak Bakal Ganggu Swasembada Pangan Nasional