Interpelasi KJS Tak Bergigi, Banyak Fraksi Mulai Tarik Diri

Interpelasi KJS Tak Bergigi, Banyak Fraksi Mulai Tarik Diri
Interpelasi KJS Tak Bergigi, Banyak Fraksi Mulai Tarik Diri
Pihaknya tegas menolak jika langkahnya ini dianggap sebagai upaya pemakzulan terhadap pasangan Jokowi-Ahok. “Tidak diinterpelasi pun kasus ini akan meledak sendiri nantinya. Tapi kalau kami menunggu sampai nanti, akan banyak masyarakat yang menjadi korban,” sambungnya.

Mujiyono menambahkan, sebagai lembaga yang punya fungsi controlling terhadap kinerja eksekutif, interpelasi adalah salah satu bentuk kontrol. “Kami yang mengesahkan Rp 1,2 triliun untuk KJS ini, jadi sudah sewajarnya kami juga melakukan pengawasan terhadap program ini,” tandas pria yang juga anggota Komisi D DPRD DKI ini serius. Pihaknya bertekat terus memperjuangkan upaya interpelasi meski sejumlah anggota dan pimpinan dewan menolak.

Menurutnya, setiap program eksekutif mempunyai raport di mata legislatif. Dan dalam catatannya, KJS merupakan program yang tidak berjalan dengan baik. Temuan di lapangan, KJS membuat tingkat pelayanan rumah sakit menurun dibanding sebelumnya.

Tingginya angka pasien KJS sangat tidak berbanding dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada di lapangan. Bahkan, contoh kasus yang ditemukan di lapangan, ada seorang office boy yang merangkap menjadi tenaga medis di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur.

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Mujiyono menilai, ada yang menyimpang terkait blow up interpelasi soal Kartu Jakarta Sehat (KJS)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News