Interupsi di Rapat Paripurna, Legislator PKS Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Pagar Laut

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengusulkan pembentukan pansus menyikapi skandal pemasangan pagar laut sepanjang sekitar 30 kilometer di pesisir Tangerang, Banten.
Hal demikian diungkapkannya saat Rapat Paripurna (Rapur) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1), untuk pembukaan Masa Persidangan II pada 2024-2025.
"Meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut," kata Riyono, Selasa.
Legislator Fraksi PKS itu mengatakan pemasangan pagar laut diduga bertentangan dengan berbagai aturan, sehingga DPR perlu membentuk pansus demi membongkar skandal.
"Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia," kata Riyono.
Dia mengatakan hukum perlu ditegakkan kepada siapa pun pelanggar, termasuk pihak yang bersalah dari pemasangan pagar laut.
"Tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional," ungkapnya.
Toh, kata Riyono, pembentukan pansus menyikapi pagar laut bisa menjadi upaya mendukung tata kelola perairan di Indonesia yang lebih bertanggung jawab.
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengusulkan pembentukan pansus menyikapi skandal pemasangan pagar laut. Kenapa itu diusulkan?
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!
- Jampidsus Sita 47.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Sahroni: Langkah Konkret Kembalikan Kerugian Negara