Investor Anggap Kisruh KPK Vs Polri Tak Sepanas Pilpres

jpnn.com - JAKARTA—Situasi politik di tanah air memanas seiring kisruh yang melibatkan petinggi dua institusi penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Sektor usaha dan investasi juga mulai terkena imbasnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengakui ketegangan antar dua institusi tersebut memang menjadi perhatian investor. Tapi, bagi investor di sektor riil, situasi saat ini dinilai masih cukup terkendali. “Mereka bilang, situasinya lebih panas saat pilpres (pemilihan presiden),” ujarnya di Kantor BKPM Senin (26/1).
Menurut Franky, saat ini kepercayaan investor pada Indonesia masih cukup tinggi. Masa krusial justru saat pilpres lalu, karena pada periode itulah investor menyusun rencana bisnis untuk tahun ini.
Kala itu, investor memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana investasi di Indonesia. “Jadi, tahun ini tinggal merealisasikan saja,” kata mantan Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut.
Meskipun demikian, kata Franky, dirinya tetap berharap agar kisruh yang melibatkan KPK dan Polri bisa segera selesai. Jika berlarut-larut, investor bisa mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia. “Prospek ekonomi kita bagus, kalau situasi politik juga bagus, investasi di Indonesia akan makin menarik,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyebut, pelaku usaha sangat mengharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Menurut dia, kasus ini juga akan menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menilai kemampuan presiden dalam memimpin Indonesia lima tahun ke depan. "Kalau kisruh ini berlarut-larut, pasti akan mengganggu iklim investasi," ujarnya.
Presiden Jokowi sendiri enggan berkomentar terkait potensi terganggunya investasi akibat kisruh KPK dan Polri. Ditanya hal tersebut saat meresmikan beroperasinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pusat) di Kantor BKPM hari ini, Jokowi hanya menjawab singkat. "Soal itu tanya saja ke investor," katanya. (jawapos)
JAKARTA—Situasi politik di tanah air memanas seiring kisruh yang melibatkan petinggi dua institusi penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Panen Padi 600 Hektare di Karawang, Pramono Sebut untuk Kebutuhan Warga Jakarta
- Nestle Dukung Pendidikan Nasional lewat Dancow Indonesia Cerdas
- Layanan Transfer Antarbank RTOL di JakOne Mobile Kembali Normal
- Harga Pangan Hari Ini Cukup Baik, Mak-Mak Pasti Senang
- LPCK Catat Pra-Penjualan Rp 323 Miliar di Awal 2025, Andalkan Hunian Terjangkau
- Bank Raya Bukukan Laba Bersih Rp 16,92 Miliar, Ini Penopangnya