Istana Tegaskan Penuntasan Kasus HAM Bukan Tanggung Jawab SBY

jpnn.com - JAKARTA - Jelang berakhirnya pemerintah periode 2009-2014, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang belum terselesaikan. Tudingan pun muncul bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dituding tak mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menampik tudingan itu. Menurutnya, tidak selesainya penanganan kasus pelanggaran HAM berat dikarenakan peristiwanya tidak terjadi pada masa pemerintahan SBY.
"Tapi kan bukan di zaman ini. Memang terjadi di zaman siapa? Coba disebutkan secara jelas," kata Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/5).
Julian pun enggan membahas lebih lanjut terkait kasus pelanggaran HAM berat. Ia justru mengklaim, pemerintah sudah berkomitmen dan berdedikasi dalam penegakan HAM.
Julian menegaskan, hal itu ditandai dengan tidak adanya pelanggaran HAM setidaknya selama 10 tahun terakhir. "Saya ulangi, tidak pernah ada pelanggaran ham berat selama 10 tahun terakhir. Berarti, pemerintah berkomitmen menjalankan apa yang selama ini jadi perhatian kita bersama dalam penegakkan ham," tandasnya.(flo/jpnn)
JAKARTA - Jelang berakhirnya pemerintah periode 2009-2014, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang belum terselesaikan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pakar Hukum: Putusan MA Wajib Dilaksanakan dalam Perkara RSI NTB dengan Kontraktor
- Kapolda Sumbar Perintahkan Usut Tuntas Kecelakaan Maut Bus ALS di Padang Panjang
- Pencari Kerja Padati Job Fair Jakarta 2025, Ada 12 Ribu Lowongan Pekerjaan Tersedia
- Kala Bhikkhu Thudong Singgah di Masjid Agung Semarang: Wujud Persaudaraan Lintas Iman
- Menko Polkam: Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme & Ormas Meresahkan
- Masukan Buat Prabowo dari Innovation Summit Southeast Asia 2025