Iwan Fals, Dia Mau apa Tidak?

JAKARTA - Sejumlah artis yang nyalon di pilkada tidak bisa dipastikan bakal memenangkan pesta demokrasi di daerah. Pengamat politik yang juga akademisi Rhenald Kasali menyatakan, fenomena terpilihnya artis menjadi wakil rakyat atau kepala daerah hanyalah strategi politik di awal era demokrasi di Indonesia.
"Di awal demokrasi pemilihan langsung, rakyat tidak kenal politisi, tapi kenal artis. Sekarang jamannya sudah berubah," kata Rhenald saat dihubungi.
Di masa lalu, jelas Rhenald, masyarakat hanya bisa memilih yang ganteng, yang cantik untuk terpilih mewakili mereka. Namun, faktanya, ternyata beberapa artis tidak mampu perform dengan baik. Sebaliknya, para politisi mulai menunjukkan kinerjanya.
"Lihat saja Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Risma (Walikota Surabaya), Ridwan Kamil (Walikota Bandung), dan banyak lagi. Masyarakat sekarang lebih butuh figur seperti itu," kata pendiri Rumah Perubahan itu.
Menurut Rhenald, di era sosial media saat ini, siapapun bisa mengukur kualitas calon pilkada dengan mudah. Calon di pilkada juga dituntut melakukan camera branding, atau memperkenalkan diri mereka secara visual melalui sosial media.
Dengan camera branding yang interaktif, semua pihak bisa berinteraksi. "Di situ akan ketahuan apakah auranya untuk melayani kelihatan atau tidak. Kalau artis selama ini bisa melayani, politisi pun sekarang bisa," ujar Rhenald.
Tingkat popularitas artis, kata Rhenald, tidak bisa menjadi ukuran. Artis selama ini hanya terkenal pada fragmen media, terkecuali pada beberapa kasus artis tertentu yang mampu merakyat. "Ada contoh seperti Iwan Fals. Namun, pertanyaannya, dia mau atau tidak," ujarnya. (bay)
JAKARTA - Sejumlah artis yang nyalon di pilkada tidak bisa dipastikan bakal memenangkan pesta demokrasi di daerah. Pengamat politik yang juga akademisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026