Jaleswari: Bukan Soal Terhormat atau Tidak, Namun Kenapa Prabowo Diberhentikan

Menurutnya, ini yang hilang dari wacana publik dan tidak tersosialisasikan dengan baik kepada publik.
"Sehingga publik hanya mendapatkan serpihan dan artifisial pengetahuan itu sendiri," kata Jaleswari.
Ia pun membacakan copy-an dokumen surat DKP yang beredar. Misalnya, kata dia, dengan tegaskan dikatakan bahwa Prabowo melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap surat Kasad.
Surat yang dimaksud adalah STR/41/1997 tanggal 4 Februari 1997 dan STR/92/1997 tanggal 11 Maret 1997 walaupun mengetahui bahwa Kasad sebagai Pembina tidak berwenang untuk pembagian tugas tersebut.
Kemudian, Jaleswari melanjutkan, point kedua adalah secara sengaja menjadikan perintah Kasad yang diketahuinya dikeluarkan tanpa wewenangnya sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah.
Surat perintah yang dimaksud bernomor : Sprin/689/IX/1997 tanggal 23 September 1997 kepada Satgas Merpati.
"Untuk melaksanakan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional," kata Jaleswari.
Ketiga, ia melanjutkan, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya, tetapi menjadi wewenang Pangab.
"Tindakan di atas dilakukan berulang-ulang oleh yang bersangkutan," kata dia.
JAKARTA - Persoalan perdebatan terkait surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sudah tidak subtansial lagi. Sebab, yang mengemuka bukan substansi mengapa
- Hasan Nasbi Hadiri Sidang Kabinet Meski Sudah Mengundurkan Diri, Kok Bisa?
- Tak Hanya Siswa, Orang Dewasa Bermasalah Juga Bakal Dikirim ke Barak Militer
- Mensos Sebut 5 Ribu Siswa Lulus Administrasi untuk Masuk Sekolah Rakyat
- RUU Polri Dinilai Membuat Polisi Superbody
- Pertamina Rayakan Puncak Hari Buruh Internasional 2025, Menaker Yassierli Beri Apresiasi
- Bupati Sumedang Berharap Buruh Sejahtera dan Turut Menggerakkan Ekonomi di Indonesia