Jangan Sampai Pengangkatan 1 Juta Guru Honorer jadi PPPK seperti Tarung Bebas

Jangan Sampai Pengangkatan 1 Juta Guru Honorer jadi PPPK seperti Tarung Bebas
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Foto: M. Kusdharmadi/JPNN.

jpnn.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan rencana pengangkatan satu juta guru honorer menjadi ASN (aparatur sipil negara) lewat mekanisme PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan kabar baik di akhir Tahun 2020 dari Mendikbud Nadiem Makarim.

Huda menjelaskan, saat ini ada 1.516.072 guru honorer di seluruh Indonesia.

Dari jumlah itu, 847.973 adalah guru honorer di berbagai jenjang sekolah negeri dan 668.099 swasta.

Menurut Huda, bila kebijakan mengangkat guru honorer menjadi PPPK itu terlaksana maka akan bisa mengurangi isu pokok pendidikan.

Dia menjelaskan ada tiga hal isu pokok pendidikan, yakni kesejahteraan guru, mutu pendidikan, sarana dan prasarana.

"Persoalan guru, misalnya pemerataan dan kesejahteraan guru. Bayangkan, guru honorer itu di beberapa tempat ada yang dibayar Rp 50 ribu, Rp 200 ribu per bulan. Padahal, beban kerjanya sama dengan guru PNS," kata Huda di Jakarta, Rabu (18/11).

Huda yang juga ketua DPW PKB Jawa Barar itu mengatakan bahwa menuntaskan persoalan guru honorer ini menjadi PR dan komitmen Komisi X DPR.

"Ketika saya dilantik menjadi ketua Komisi X, saya berpikir ini harus dituntaskan," ungkap dia.

Syaiful Huda memuji kebijakan Nadiem Makarim yang akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN lewat mekanisme PPPK. Namun, Huda meminta ada afirmasi khusus untuk guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News