Jazuli Juwaini: Negara Harus Menghormati Para Buruh dan Pekerja

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengucapkan selamat Hari Buruh 1 Mei 2019. Menurutnya, buruh dan pekerja adalah profesi terbesar warga negara yang menentukan dan menjadi indikator majunya pembangunan. Mereka punya arti dan peran strategis dalam pembangunan nasional.

"Atas nama Fraksi PKS kami ucapkan selamat hari buruh kepada semua buruh, karyawan dan pekerja di seluruh Indonesia. Kita semua berjuang agar kesejahteraan buruh semakin meningkat. Bahkan kita tegaskan kepada negara dan pemerintah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para buruh dan pekerjanya,” kata Jazuli dalam keterangan persnya, Rabu (1/5).

BACA JUGA: Prabowo Bakal Menghadiri Peringatan Hari Buruh, Bagaimana Kabar Pak Sandi?

Anggota Komisi I DPR ini berharap peringatan hari buruh setiap tahunnya tidak menjadi seremonial belaka, tapi harus menjadi penanda bahwa negara dan pemerintah punya hutang dan tanggung jawab untuk mensejahterakan buruh dan pekerja. Harus ada peningkatan berarti nasib buruh dan pekerja dari tahun ke tahun.

“Negara semestinya punya keberpihakan yang kuat atas kesejahteraan kaum buruh dan pekerja, baik buruh di dalam negeri maupun buruh migran. Karena hal ini merupakan mandat konstitusional salah satu tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum,” ungkapnya.

"Apa yang bisa dilakukan?" Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, pertama, terkait peluang kerja pemerintah harus mengutamakan tenaga kerja dalam negeri daripada tenaga kerja asing di tengah tingginya tingkat pengangguran masyarakat. Kedua, pemerintah harus memperkuat perlindungan buruh khususnya buruh migran kita di luar negeri. Hal ini harus sejalan dengan tertib administrasi dan peningkatan keterampilan.

“Kita tidak ingin terus menurus mengirim pekerja sektor rumah tangga, tapi harus meningkat pada sektor keahlian tertentu," kata Jazuli.

Ketiga, tingkatkan upah minimum secara berkala ekuivalen dengan inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan. Keempat, jaga daya beli masyarakat dengan pengendalian harga kebutuhan pokok sehingga tidak mencekik kondisi ekonomi masyarakat bawah. Keempat tingkatkan program jaring pengaman sosial (social safety net) di berbagai bidang utamanya ekonomi, pendidikan dan kesehatan.