Jelang Akhir Tahun, SMA/SMK di Surabaya Makin Galau

Jelang Akhir Tahun, SMA/SMK di Surabaya Makin Galau
140 Sekolah tak Bisa Gelar UNBK Mandiri. Foto Dokumen JPNN.com

Rofiq menyatakan bahwa penarikan dapat berdampak sosial. Jika langsung menarik biaya, sekolah diprotes orang tua.

Dia juga khawatir melanggar jika menyosialisasikan penarikan SPP tersebut tanpa menunggu koordinasi. Karena itu, pihak sekolah harus sabar menanti.

Kesabaran menunggu kepastian mekanisme pembiayaan sekolah juga disampaikan Kepala SMAN 10 Hasanul Faruq.

Sekolah tidak ingin memicu kegaduhan di kalangan wali murid. '

'Sebenarnya, sekolah bisa menyampaikan waktu penerimaan rapor Minggu lalu. Tapi, kami ingin wali murid tenang,'' ucapnya.

Meski begitu, Faruq menuturkan, sekolah sudah mempersiapkan segala kemungkinan jika tahun depan ada perubahan mendadak. Salah satunya, biaya tambahan SPP dibebankan kepada wali murid untuk menutupi anggaran operasional sekolah.

Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo juga menunggu. Saat ini pihaknya belum berani membahas tentang penarikan SPP kepada wali murid. ''Untuk Januari, kami juga belum berani menarik dari siswa,'' ujarnya.

SPP, kata dia, digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan. Terutama untuk biaya operasional sekolah. Selama ini, biaya operasional diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bopda.

JPNN.com-- Pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi tinggal menghitung hari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News