Jelang Pelantikan Biden, Kim Jong Un Menyampaikan Pernyataan Keras

jpnn.com, SEOUL - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyampaikan pernyataan beberapa hari sebelum Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).
Kim Jong Un menyebut AS sebagai "musuh terbesar" dan mengatakan kebijakan permusuhan Washington terhadap Korea Utara tidak akan berubah terlepas dari siapa yang menempati Gedung Putih.
Kim mengatakan bahwa mencabut kebijakan bermusuhan itu akan menjadi kunci bagi hubungan Korea Utara – AS.
"Kegiatan politik luar negeri kami harus difokuskan dan diarahkan kembali untuk menundukkan AS, musuh terbesar kami dan hambatan utama bagi perkembangan inovatif kami," kata Kim pada Jumat, menurut laporan kantor berita negara, KCNA mengenai sambutannya.
"Tak masalah siapa yang berkuasa di AS, watak sejati AS dan kebijakan fundamentalnya terhadap Korea Utara tidak pernah berubah," kata Kim, bersumpah untuk memperluas hubungan dengan "pasukan anti-imperialis, independen" dan menyerukan perluasan kemampuan nuklir.
Belum ada komentar langsung dari Departemen Luar Negeri AS. Seorang juru bicara kampanye Biden menolak berkomentar.
Biden, yang merupakan wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama, menyebut Kim sebagai "bajingan" selama kampanye pemilihan, dan pada 2019 Korea Utara menyebut Biden sebagai "anjing gila" yang perlu "dipukuli sampai mati dengan tongkat."
Kim melakukan tiga pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Presiden AS Donald Trump dan keduanya berkorespondensi dalam serangkaian surat, tapi upaya itu gagal mengarah pada kesepakatan denuklirisasi atau perubahan resmi dalam hubungan kedua negara.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyampaikan pernyataan keras jelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden AS.
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Sepakat untuk Membangun Kembali Ukraina
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- 'Indonesia First’ demi RI yang Berdikari di Tengah Gejolak Dunia
- Siasat Sri Mulyani untuk Meredam Tarif Resiprokal Amerika Serikat
- Indonesia Terbuka soal Kritik Terhadap QRIS
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital