Jenderal Masuk Pilkada, Waspadai Keterlibatan Militer
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah jenderal TNI dan Polri diusung menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Serentak 2018.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Sarwi Chaniago menilai ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik dengan mengusung para jenderal TNI Polri ini.
Menurut dia, ada ketidakmampuan otoritas sipil untuk memerintah secara efektif.
Dia menilai ada tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik. Hal ini membuat kesan partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri.
"Ambisi bintang TNI Polri di Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi,” kata Pangi, Sabtu (6/1).
Pangi memaparkan Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin yang menyebutkan bahwa militer memiliki dua tugas.
Pertama, pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.
Tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik di pilkada.
- Pilgub Banten 2024: Dimyati Natakusumah Mendaftar di 4 Parpol Termasuk PDIP
- KASN Mengingatkan ASN tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada Serentak 2024
- Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Bacagub dari PKB
- Mantan Kaba Intelkam Polri Paulus Waterpauw Masuk Bursa Pilgub Papua
- Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024, OSO Berpesan Begini
- Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Bacagub Sumut dari PDIP