JK Datang Langsung Serang
Kamis, 02 Juli 2009 – 21:25 WIB

JK Datang Langsung Serang
JAKARTA -- Adu kejelian dan kepintaran antara Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak dalam debat capres putaran terakhir yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7) malam. JK memanfaatkan sesi pemaparan visi misi untuk langsung menyerang SBY dengan persoalan iklan pilpres satu putaran. Dengan tegas, meski didahului kata maaf kepada SBY, JK menyatakan iklan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Pentingnya pilpres satu putaran dengan alasan demi menghemat uang Rp4 triliun juga ditentang JK. Serangan lebih tajam dilanjutkan JK. Dia mengatakan, kalau proses demokrasi hanya diukur dengan uang, dirinya takut pada 2014 mendatang tidak ada lagi pilpres hanya untuk tujuan menghemat uang negara. "Saya mohon maaf, saya takut pada tahun 2014 nanti ada iklan (dengan bunyi, red) 'lanjutkan terus', tanpa pilpres demi menghemat Rp 20 triliun. Mari jalankan demokrasi dengan cara-cara demokratis," ucapnya, lagi-lagi disambut tepuk tangan hadirin. SBY sendiri ikut tepuk tangan, tapi tampak tidak bersemangat.
"Maaf Pak SBY, iklan Bapak pemilihan satu putaran, dengan alasan hemat Rp 4 triliun itu artinya demokrasi dipandang dalam uang," tandas JK sembari memandang SBY. Pernyataan JK it langsung disambut tepuk tangan meriah hadirin. SBY sendiri tampak kaget, namun tetap tersenyum.
Baca Juga:
JK melanjutkan, sejak awal dirinya berupaya agar anggaran untuk pemilu ditekan sehemat mungkin. Dari usulan KPU yang Rp45 triliun, akhirnya bisa ditekan hanya menjadi Rp 25 triliun. Karena itu, menurut JK, angka Rp 4 triliun untuk sebuah putaran pilpres adalah angka wajar.
Baca Juga:
JAKARTA -- Adu kejelian dan kepintaran antara Jusuf Kalla dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak dalam debat capres putaran terakhir yang digelar
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026