JK-Win Paling Siap Seimbangkan Ekonomi Jawa-Luar Jawa
Minggu, 24 Mei 2009 – 21:37 WIB

JK-Win Paling Siap Seimbangkan Ekonomi Jawa-Luar Jawa
Reformasi yang sudah bergulir 11 tahun, ternyata tidak bisa menghapuskan ketimpangan Jawa-Luar Jawa. Di bidang infrastruktur jalan dan pertanian di Jawa, berbanding terbalik dengan yang di luar jawa. Wajar saja jika hasil pertanian Jawa selalu lebih baik dibanding luar Jawa.
Untuk sektor industri, Jawa tumbuh bagus dibanding di luar Jawa. Makanya, untuk mempercepat akselerasi kemerataan jawa dan Luar Jawa, dibutuhkan formasi pemimpin yang lebih sensitif terhadap pembangunan ekonomi di luar Jawa. "Untuk kepentingan ini,JK memiliki daya dobrak yang lebih menonjol dibanding SBY dan Mega," ujar peraih gelar doktor bidang ekonomi di Jerman ini.
Senada dengan Erani, staf pengajar ekonomi politik Fisip Unair Haryadi MA, menegaskan bahwa tuntutan masyarakat luar Jawa atas pemerataan itu sangat mendesak. Bahkan persfektif ini semakin menguat. Contohnya, alokasi distribusi hasil migas di Aceh berbeda dengan di Jawa. Kalau di Aceh, pemerintah lokal mendapat 70% dan pemerintah pusat hanya 30%. Fakta itu berbanding terbalik dengan di Jawa, yang mana jatah alokasi hasil kepada pemerintah pusat lebih tinggi dibanding pemerintah lokal.
Tidak hanya di Aceh. Di Riau dan Papua juga demikian. Pola distribusi itu terjadi sejak era reformasi, karena selama 32 tahun rezim Orde Baru, dikatakan Haryadi, memang sangat Jawa sentris.
JAKARTA - Harapan terwujudnya keseimbangan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, antara Jawa dan Luar Jawa dititipkan di masing-masing pundak
BERITA TERKAIT
- Megawati Bilang PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
- Kader PDIP Siap-Siap, Megawati Bakal Buat Tur Indonesia, Dimulai dari Aceh Sampai Merauke
- Tanggapi Kecelakaan Berulang dengan Korban Massal, Komisi V DPR Desak Reformasi Sistem Transportasi Nasional
- Demokrat Yakin Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Prabowo Berdaulat dan Mandiri
- Prabowo-Jokowi Saling Bela, Pengamat Sebut Mereka Susah Dikoyak
- Sejumlah PAC PDIP Banten Minta DPP Kembalikan Hak Tia Rahmania