Johan Budi: Kenapa Mesti Dipanggil, Salah Saya Apa?
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mempertanyakan kesalahannya sehingga disebut menerima sanksi keras dan terakhir oleh kantor pusat parpol berlambang Banteng.
Dia mengatakan itu saat ditanyai wartawan soal kemungkinannya dipanggil oleh DPP PDIP demi menerima surat sanksi keras dan terakhir berkaitan pembentukan Dewan Kolonel.
"Pertanyaannya, kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa?" kata Johan Budi ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).
Johan Budi merasa pembentukan Dewan Kolonel tidak melanggar aturan di PDIP.
Sebab, kelompok itu dibentuk bukan untuk menjadi organisasi internal di parpol berlambang Banteng.
Dia menyebut Dewan Kolonel adalah kelompok sukarelawan yang dibuat oleh kader PDIP di parlemen demi meningkatkan elektabilitas Puan Maharani.
"Ini bukan organisasi, lo. Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin menyosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kepada publik," ujar pria berkacamata itu.
Johan Budi juga mengatakan rencana pembentukan Dewan Kolonel tidak bertujuan menyerang tokoh lain di PDIP yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai Capres 2024, Ganjar Pranowo.
Politikus PDIP Johan Budi merasa pembentukan Dewan Kolonel tidak melanggar aturan di parpol berlambang Banteng tersebut.
- Sikap PDIP Masih Dinanti, Parpol Pendukung Prabowo Dag Dig Dug
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Putusan PTUN Bisa Menjadi Pertimbangan MPR untuk Tak Melantik Prabowo-Gibran
- PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Mengenai Gibran, Begini Kata Tim Hukum
- Pilkada Serentak 2024, Hermus Indou Daftar Cabup Manokwari dari PAN
- Tokoh-Tokoh Riau Daftar Jadi Cagub PDIP: Ada Mantan Gubernur hingga Eks Koruptor