Johan PKS Nilai Pemerintah Belum Hadirkan Perlindungan dan Kesejahteraan Petani

Johan PKS Nilai Pemerintah Belum Hadirkan Perlindungan dan Kesejahteraan Petani
Anggota DPR RI Johan Rosihan. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Johan Rosihan menyatakan momentum 76 tahun Indonesia merdeka mesti memperkuat rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pasalnya, berkat rahmat Allah maka Indonesia bisa merdeka, bersatu, berdaulat menuju keadilan dan kemakmuran sebagai negara Tangguh dan maju di mana rakyatnya selalu terlindungi, makmur, cerdas serta mendapat kedamaian dan keadilan.

Namun, menurut dia, perlu evaluasi objektif sebagai refleksi kemerdekaan terhadap kondisi hari ini di mana masih banyak persoalan mendasar seperti belum hadirnya perlindungan pada sektor pangan serta belum hadirnya kesejahteraan, kecerdasan dan kedamaian jiwa bagi para petani, peternak dan nelayan di seluruh Indonesia.

Politikus PKS ini menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari belum hadirnya perlindungan sektor pangan ditunjukkan dengan skor Indeks keberlanjutan pangan Indonesia yang lebih buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia.

Padahal, menurutnya pada era pandemi ini, sektor tanaman pangan telah memainkan peran yang sangat penting karena hanya sektor Pertanian yang memiliki pertumbuhan positif namun anggaran Pertanian terus berkurang setiap tahun, bahkan tahun 2020 lalu dipotong mencapai Rp 7 triliun,” ungkap Johan.

Menurut Johan, semestinya pemerintah menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi nasional karena secara kewilayahan Indonesia memiliki 86,98 persen dari total desa yang punya potensi dan penghasilan utama sektor Pertanian namun kebijakan nasional tidak menempatkan Pertanian sebagai prioritas pembangunan.

Di sisi lain, Indonesia menunjukkan surplus beras nasional setiap tahun namun impor beras terus meningkat setiap tahun. Johan mencontohkan bahwa Produktivitas beras Indonesia berkisar antara 5,13 -5,24 ton/ha dan berada sedikit di bawah Vietnam namun biaya produksi beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya sehingga petani Indonesia belum sejahtera," paparnya.

Anggota Komisi IV DPR ini menyatakan pemerintah belum berhasil meningkatkan taraf hidup petani untuk lebih sejahtera dan berbagai penyebab dari belum hadirnya kesejahteraan itu ditunjukkan dengan kenyataan harga di tingkat petani yang selalu jatuh pada saat panen, Nilai Tukar Petani yang masih rendah, Upah riil buruh tani yang cenderung melemah.

Pelru evaluasi objektif sebagai refleksi kemerdekaan terhadap kondisi hari ini karena masih banyak persoalan mendasar seperti belum hadirnya perlindungan pada sektor pangan serta belum hadirnya kesejahteraan, kecerdasan dan kedamaian jiwa bagi para petani

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News